JAKARTA–MI: Direktur Administrasi Anggaran Daerah Depdagri, Sunarni, mengakui kesulitan mendeteksi pembelian mobil dinas untuk DPRD dengan pos anggarannya di sekretariat pemprov setempat.
“Beberapa kasus, pembelian mobil baru itu dianggarkan pada pos sekretariat daerah. Ternyata, setelah dibeli, mobil-mobil tersebut diberikan dengan bahasa dipinjamkan kepada seluruh anggota DPRD,” ujarnya di Jakarta. Rabu (28/10).
Modus seperti itu, menurut Sunarni, bisa meloloskan pembelian mobil baru untuk DPRD karena sulit mendeteksinya. “Itu baru dapat kami deteksi kalau ada pembelian 50 mobil dinas atau lebih dianggarkan di satu pos anggaran sekretariat daerah. Kalau disebar ke beberapa pos seperti di pos sekretariat daerah dan pos-pos anggaran dinas lainnya, ini menjadi sulit,” ujarnya.
Permintaan DPRD banyak yang aneh-aneh. Ada pimpinan DPRD yang tidak mau menggunakan mobil dinas bekas dan perlengkapan rumah dinas yang bekas. “Pimpinan DPRD baru ini meminta agar seluruhnya mulai dari mobil dinas, perlengkapan rumah jabatan, perlengkapan kantor semuanya baru. Ini pemborosan,” ujarnya.
Selain mobil dinas, BAKD membatalkan pos anggaran yang tidak masuk seperti pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebesar Rp30,7 miliar. “Kantor Kejari itu kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. Itu tidak boleh dibangun pemda,” katanya. Sebelumnya, BAKD membatalkan biaya pembelian rumah wakil gubernur DKI Jakarta sebesar Rp20 miliar. (Ken/OL-04)
Rabu, 28 Oktober 2009 18:31 WIB
Penulis : Kennorton Hutasoit
BERITA - DPRD 