Mendagri Yakin Pilgub di DPRD Lebih Efektif

 

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, keputusan pemerintah sudah bulat untuk menghapus aturan pemilihan langsung gubernur dalam revisi Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Draf revisi UU Pemda rencananya akan diserahkan pemerintah ke DPR pada September 2011 mendatang.

“Pemilihan gubernur melalui DPRD lebih efektif melihat sistem demokrasi Indonesia yang berbasis di tingkat kabupaten atau kota madya, bukan provinsi,” tegas Gamawan, Rabu (24/8).

Gamawan menerangkan, ada 13 perubahan krusial dalam revisi UU Pemda. Perubahan krusial itu termasuk usulan penghapusan pemilihan gubernur secara langsung yang disadari Gamawan akan menuai pro dan kontra. Namun, Gamawan meyakini, perubahan yang dilakukan pemerintah demi perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

Menurut Gamawan, dengan memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih gubernur akan menekan biaya politik yang sangat tinggi. Meski ia sadar praktik politik yang tidak akan hilang dengan menghapus pemilihan gubernur secara langsung. Tapi setidaknya, kata dia, energi masyarakat tidak tersedot habis hanya untuk kepentingan elite politik yang berebut kekuasaan.

Apalagi kewenangan gubernur dinilainya terbatas dan sebatas wakil pemerintah pusat di daerah dan fungsi tugasnya adalah koordinasi bupati/wali kota. Sehingga, lebih tepat dan efektif jika gubernur dipilih DPRD provinsi setempat.

Gagasan lain yang dirancang dalam revisi UU Pemda adalah pembatasan pemilukada sebanyak dua kali dalam suatu wilayah. Tujuannya agar masyarakat di daerah hanya memilih presiden dan kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Jika pemilukada terlalu sering dilaksanakan, bisa sangat menyedot anggaran.

Usulan lain yang diajukannya adalah pemilukada dilaksanakan serentak seperti yang pernah diujicobakan dalam pemilihan gubernur Sumatra Barat dengan pemilihan bupati/wali kota. “Hasilnya terjadi hemat anggaran sampai 50 persen dengan digelarnya pemilihan serentak,” kata Gamawan.

Usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada anggota DPRD dinilai sebagai langkah mundur pemerintah untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Nafis Gumay memandang, kekurangan pemilihan langsung kepala daerah bukan alasan untuk menyalahkan sistem yang melibatkan partisipasi politik masyarakat yang berlaku saat ini.c13/ditto pappilanda ed: andri saubani

 

Kamis, 25 Agustus 2011

Sumber: http://www.republika.co.id:8080/koran/33/142145/Mendagri_Yakin_Pilgub_di_DPRD_Lebih_Efektif

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s