Pimpinan DPRD Minta Sekretariat Diaudit

 

MAMUJU, FAJAR — Keluhan terhadap sistem pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Sulbar terus mengemuka. Diindikasi ada ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit keuangan Sekretariat DPRD Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulbar AM Natsir Nawawi, menyampaikan, indikasi tersebut cukup besar. Sebab banyak dana-dana yang jelas objek penganggarannya tapi realisasinya tidak lancar.

Dana-dana yang dimaksud Natsir seperti gaji honorer dan upah bagi pegawai tidak tetap (PTT), ada yang belum terbayarkan empat hingga sepuluh bulan.

Kemudian, lanjut Natsir, dana perjalanan dinas anggota DPRD masih banyak yang belum terbayar. Lalu honor tenaga ahli DPRD selama empat bulan juga belum dibayarkan. Tidak hanya itu, pajak beberapa kendaraan dinas menunggak hingga dua tahun. Contohnya, pajak kendaraan dinas Bagian Humas DPRD Sulbar.

Menurut Natsir, itu baru sebagian kecil saja. Masalah selanjutnya yakni adanya utang Sekretariat DPRD Sulbar sejak tahun 2011 kepada pihak ketiga yang menjadi mitra kerja DPRD yang belum terbayar sampai saat ini. Sementara, pada tahun 2011 lalu, sekretariat telah mengembalikan sisa dana ke kas daerah karena tidak bisa lagi dibelanjakan.

“Kalau ada yang dikembalikan ke kas daerah, itu artinya semua kebutuhkan belanja di tahun 2011 sudah terbayarkan dan ada laporan pertanggungjawabannya. Tapi faktanya kan tidak semua terbayar. Mungkin saja dilaporkan sudah terbayarkan, tapi pihak yang seharusnya dibayarkan tidak kunjung menerima dana tersebut. Ini harus ditelusuri,” kata Natsir, yang secara exofficio sebagai Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, Kamis, 14 Juni, lalu.

Menurutnya, sangat tidak bisa diterima akal sehat jika lembaga sebesar DPRD tidak memiliki cukup dana untuk menyelenggarakan aktivitasnya. Tapi kenyataannya malah ada anggaran yang harus dipinjam kepada pihak ketiga karena tidak ada dana. “Saya sudah sampaikan masalah ini ke Sekprov Sulbar agar segera melakukan evaluasi. Sebab kinerja di Sekretariat DPRD Sulbar makin tidak tertib, terutama bagian keuangan. Saya tidak tahu bagaimana cara mereka mengelola anggaran. Sebab dana rutin seperti gaji saja, tersendat-sendat pembayarannya,” papar Natsir.

Selain menyampaikan masalah tersebut ke eksekutif, Natsir meminta BPK melakukan audit khusus terhadap sistem pengelolaan keuangan, realisasi keuangan, dan mencari tahu aliran dana yang selama ini dikelola ke Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Sulbar.

“Saya minta khusus BPK melakukan audit, supaya semuanya jelas. Kalau memang ada penyimpangan yang ditemukan, harus ditelusuri apa penyebabnya, siapa yang melakukan, dan apa motifnya,” sebutnya.

Natsir menambahkan, sebenarnya masih banyak masalah yang lebih besar. Tapi untuk sementara ia belum bisa mengungkapkannya, karena data-datanya masih lemah. “Nanti kalau saya sudah dapat dokumennya, pasti saya beberkan. Saya harus melakukan ini. Saya tidak mau hanya karena ulah beberapa orang, citra DPRD yang rusak,” tegas Natsir.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sulbar lainnya, Arifin Nurdin. Menurutnya, perlu adanya pembenahan sistem administrasi keuangan di Sekretariat DPRD Sulbar. “Hal itu perlu dilakukan agar terwujud tata kelola keuangan yang lebih baik,” ucap Arifin. (far/ars)

Sabtu, 16 Juni 2012

 

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120615202641-pimpinan-dprd-minta-sekretariat-diaudit

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s