INILAH.COM, Pekanbaru – Pengamat Politik, Adlin menilai, Kepala Daerah atau Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat daripada Kepala Daerah yang dipiilih melalui Perwakilan DPRD.
Kepala Daerah yang dipilih melalui DPRD juga tidak sesuai pilihan masyarakat dan dimenangi calon yang memiliki uang banyak karena adanya unsur money politik dalam pemilihan.
Adlin juga mejelaskan, kedua proses pemilihan kepala daerah tersebut sebetulnya dua-duanya sama bentuk dari proses Demokrasi, kalau melalui DPRD dinamakan Demokrasi Perwakilan dan pemilihan langung, kepala daerah langsung dipilih masyarakat.
“Masalahnya selama ini, DPRD yang memilih hasilnya yang terpilih selalu tidak sesuai dengan pilihan masyarakat dan berseberangan dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” ungkapnya kepada Haluan Riau, Kamis (14/6/2012), ketika dikonfirmasi melalui teleponnya.
Adlin menjelaskan, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya unsur money politic dalam pemilihan yang dilakukan melalui Perwakilan DPRD.
“Pengaruhnya juga ada dugaan money politic, Jadi kalau Pemilihan melalui DPRD Claon yang memiliki uang yang banyak lebih besar untuk terpilih, tapi calon yang populer tidak memiliki uang tidak akan terpilih,” ujar Dosen Fisip Universitas Riau ini.
“Dan lebih parah lagi, kalau Calon sudah mengeluarkan uang yang banyak dan setelah terpilih malah mengembalikann modalnya dengan cara korupsi,” tambahnya.
Adlin juga menyebutkan, Pemilihan langsung juga lebih bermanfaat bagi masayrakat karena masyarakat langsung yang memilihnya. Meskipun biaya Pemilukada melalui pemilihan Langsung ini dilnilai lebih besar.
“Yang penting itu kan hasil, kalau hasilnya melalui DPRD tidak bagus kenapa harus di DPRD karena sistem perwakilan itu tidak memihak kepada rakyat, dari lokal dari nasional kita lihat saja masalah kenaikan BBM, pada dasarnya emreka mendukung dan karena malu saja mereka menolak, dikarena banyaknya masyarakat demo,” jelasnya.
Sikap Kepala daerah yang dipilih melalui DPRD juga tidak bertanggung jawab kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Daerah yang dipilih secara langsung langsung harus berbuat baik kepada masyarakat.
“Kalau tidak dipilih masyarakat lagi, Kalau melalui DPRD cukup dengan menyediakan uang untuk pemilihan selanjutnya jika ingin dipilih lagi,” terangnya.
Sementara itu, Bakal Calon Gubernur yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Riau, Ramli FE meilai, kemunduruan terjadi jika pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur ke DPRD Riau.
“Tentu saja itu suatu kemunduran, karena pemilihan langsung Kepala Daerahnya juga lebih diinginkan masyarakat karena itu dipilih langung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Meskipun menilai suatu kemunduruan, Ramli juga menyebutkan pemilihan Gubernur yang dilakukan Dewan juga memilki beberapa keuntungan dabandingkan pemilihan langsung.
“Anggaran Pemilukada juga lebih irit, dan tidak terjadi gejolak antara calon atau Tim Sukses satu dengan yang lainnya,” tutur Ketua DPW PBR Riau ini.
Ketika ditanya adanya dugaan unsur Money Politic, apakah menguntungkan Dewan. Ramli mengatakan, pemilihan melalui DPRD lebih menguntungkan masyarakat.
“Justru lebih irit, Karena APBD yang digunakan lebih kecil dibandingkan pemilihan langsung,” dalihnya.
Langkah Mundur
Adanya tekad pemerintah mengusulkan draft undang undang ke DPR RI terhadap pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi merupakan langkah mundur. Sesuai azas falsafah demokrasi justru selayaknya proses Pilkada tetap berdasarkan pemilihan rakyat yang juga sesuai amandemen kedaulatan ditangan rakyat.
Kalau sekiranya alasan pemerintah Pilkada pada tingkat provinsi dinilai terjadi pemborosan karena besarnya anggaran yang dikeluarkan justru sistem tersebut yang harus dievaluasi secara menyeluruh.
Bahkan itupun belum jaminan kalau pemilihan dilakukan oleh dewan biaya yang harus dikeluarkan oleh lebih kecil dibandingkan dengan pemilihan rakyat.
Demikian disampaikan DR Azam Awang pengamat pemerintahan dari Universitas Islam Riau saat dikonfiramsi di Pekanbaru kamis kemarin. Menurutnya, memang sistem yang selama ini sistem pemilihan legislatif dan eksekutif yang diterapkan selama ini dari kacamata demokrasi suatu langkah maju.
Tapi ada sisi lain yang alami kemunduran terhadap sistem tersebut dengan sulitnya calon independen memperoleh dukungan untuk bisa ikut dalam pesta demokrasi seperti ini. Ini belum lagi temasuk untuk perolehan suara 50 persen plus satu ada persoalan yang mengarah kepada inkonstitusional.
“Saya belum melihat apakah usulan rancangan undang undang yang disampaikan pemerintah suatu pemaksaan atau tidak. Karena yang pasti selain usulan ini dinilai langkah mundur juga usulan ini terkesan belum dilakukan kajian akedemik. Sehingga kita melihat tidak ada hal yang menarik bila pemilihan dikembalikan ke DPRD. Soal adanya pernyataan rakyat dinilai belum cerdas dalam berdemokrasi sebenarnya itu tanggungjawab pemerintah bagaimana masyarakat bisa siap,” jelasnya.
Karena itu Azam Awang tidak membantah selama ini pemerintah dalam menjalankan azas demokrasi telah menerapkan konsep coba coba. Ini bisa dilihat saat oemilihan dilaksanakan DPRD beberapa tahun silam justru katanya ada kelemahan dalam beberapa hal, kemudian dikembalikan ke pemelihan rakyat.
Tapi kini setelah proses itu berjalan hampir 10 tahun konsep itu akan dikembalikan dengan pemilihan dewan dengan alasan menelan anggaran besar.
Kalau sekiranya dikatakan pemilihan rakyat telah terjadi pemborosan, sebenarnya pemerintah bisa melakukan perbaikan terhadap sistem yang menyebabkan pemborosan tersebut. Dan itu merupakan tanggungjawab pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Seperti halnya dengan melakukan pembatasan pembuatan baleho sesuai standarisasi yang ditetapkan KPU dengan maksud menekan anggaran yang bakal dikeluarkan calon peserta pilkada. Ini termasuk juga adanya kampanye dengan menghadirkan hiburan justru harus dievaluasi.
Karena bagaimanapun masyarakat saat akan menghadirkan kampante terbuka dengan menghadirkan hiburan, sebenarnya yang dilihat bukan kampanyenya tapi hiburan yang disajikan calon yang bersangkutan. [gus]
Sumber: http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1872283/pemilukada-melalui-dprd-sarat-money-politic
BERITA - DPRD 