Bawaslu tegaskan tidak akui panwas bentukan DPRD

 

 
 

JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina Sitorus menegaskan, pihaknya tidak mengakui Panitia Pengawas (Panwas) yang dibentuk oleh DPRD, seperti yang ada di Sumbawa (NTB).

“Pembentukan Panwas melalui DPRD tidak ada dasar hukumnya karena Bawaslu telah melantik Panwas,” katanya, tadi pagi.

Ia menegaskan, ketentuan Pasal 236A Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU tentang Pemerintahan Daerah hanya sebagai pintu darurat pembentukan Panwas, yakni melalui DPRD jika hingga waktu penyelenggaraan pilkada, Panwas belum terbentuk.

Sementara, ujar Agustiani, Bawaslu telah melantik Panwas. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Pembentukan Panwas melalui DPRD ini menyebabkan konflik di daerah. Di Sumbawa, misalnya, KPU setempat hanya mengakui Panwas yang dibentuk DPRD.

Selain di Sumbawa, katanya, Bawaslu juga menerima informasi DPRD Samarinda (Kaltim) juga akan membentuk Panwas daerah. Sementara di Tapanuli Selatan (Sumut), DPRD dalam proses melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panwas.

Bawaslu telah mengirimkan surat pada DPRD yang menjelaskan proses pembentukan Panwas yang telah dilakukan, termasuk surat edaran bersama yang pernah ditandatangani dan penjelasan tentang fatwa Mahkamah Agung (MA).

Selain mengirimkan surat, Bawaslu juga berkomunikasi dengan sejumlah anggota DPRD. Dari hasil komunikasi yang telah dilakukan, umumnya DPRD tidak terlibat dalam persoalan pembentukan Panwas.

Terkait keberadaan dualisme Panwas, Bawaslu telah meminta Panwas yang telah dibentuk sebelumnya untuk tetap menjalankan tugas seperti biasa dan tidak terpengaruh pada keberadaan Panwas bentukan DPRD.

“Panwas tetap bekerja seperti biasa. Terkait dengan akses informasi, KPU wajib untuk memberikan data pada Panwas dan itu dijamin oleh undang-undang,” ujarnya.

Mengenai tindak lanjut terhadap keberadaan dualisme Panwas ini, Agustiani menuturkan, awalnya pihaknya ingin mengajukan gugatan. Namun niat tersebut diurungkan, mengingat proses uji materi UU 22/2007 telah berlangsung.

Pasal yang diajukan uji materi, diantaranya, tentang kewenangan pembentukan Panwas. “Kita tunggu hasil uji materi ini,” katanya.

Rencananya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan permohonan uji materi UU 22/2007 pada pekan ini.

Editor:HERU SUSILO PRAYETNO

Tuesday, 16 March 2010      

 

Sumber : http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=97396:bawaslu-tegaskan-tidak-akui-panwas-bentukan-dprd&catid=17:nasional&Itemid=30

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s