Penetapan APBD KUKAR TA 2010 Molor

TENGGARONG – Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2010 Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan mengalami keterlambatan alias molor. Hal itu lantaran pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kukar hingga kini belum dilakukan.

Wakil Ketua DPRD Kukar Marwan mengatakan, keterlambatan penetapan APBD disebabkan pihak esekutif hingga kini belum menyerahkan RAPBD 2010. “RAPBD-nya saja belum diserahkan kepada kami, jadi apa yang mau dibahas,” ujarnya, Minggu (27/12).

Prosedur dan penetapan APBD diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam ketentuan UU dan PP tersebut APBD harus sudah ditetapkan minimal satu bulan sebelum tahun anggaran. Misalnya, APBD 2010 seharusnya sudah tuntas pembahasan dan penetapan pada 1 Desember 2009.

Marwan menambahkan, keterlambatan tersebut karena pihak eksekutif masih melakukan koordinasi internal. Bahkan pihaknya mengaku tidak ada maksud untuk memperlambat proses pembahasan RAPBD. “Terlambat karena mereka (eksekutif-red) masih mendiskusikan ke dalam, tidak ada maksud memperlambat tapi semata-mata masih berkoordinasi internal,” katanya

Sebelumnya, pihak dewan sudah merencanakan akan melakukan pembahasan RAPBD saat Pj Bupati Sulaiman Gafur menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010. Namun hal itu tidak terjadi karena pihak eksekutif tidak siap terhadap RAPBD yang akan dibahas.

“Kami sudah menjadwalkan saat Pj Bupati menyampaikan nota keuangan, tapi karena masih padat jadwal sehingga gagal dilakukan. Kalau dewan sudah siap dan mengalokasikan waktu untuk membahas RAPBD,” ujar Marwan.

Meski begitu, lanjut Marwan pihaknya sudah bertemu dengan pihak eksekutif. Mereka sepakat untuk mengesahkan RAPBD awal 2010. Sedangkan, kisaran APBD 2010 tersebut sekitar Rp 3,7 hingga 4 triliun. Anggaran itu belum termasuk APBD Perubahan. Pihaknya belum menyebutkan berapa jumlah APBD Perubahan karena jumlah pendapatan dan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2009 hingga kini belum diketahui.

“Kami sudah ketemu dengan eksekutif dan sepakat, Insya Allah sekitar Februari akan kami sahkan,” tuturnya. Sementara, PJ Bupati Sulaiman Gafur ketika dikonfirmasi terkait hal itu melalui ponselnya, ia tidak memberi tanggapan.

Selain itu, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2009 hingga kini belum selesai diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Namun, lanjut Marwan, pihak legislatif tidak memiliki kewenangan untuk menolak terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) itu. “Pihak eksekutif melakukan LPJ kepada BPK, dan menyampaikan LKPJ kepada dewan. Nah dewan hanya bisa mengkritisi saja, jadi tidak memiliki kewenangan untuk menolak,” tuturnya. (fer)

Minggu, 27 Desember 2009 | 22:58 WITA

Sumber : http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/44595

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s