APBD Purbalingga TA 2010 Defisit Rp 17,1 M


PURBALINGGA- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Purbalingga tahun 2010 kemarin (28/12) ditetapkan.

Melalui rapat paripurna di DPRD dan eksekutif yang diwakili Wabup Heru Sudjatmoko, eksekutif, dan Dewan menyepakati hasil pembahasan RAPBD yang sudah mereka lakukan untuk ditetapkan menjadi APBD.

Ketua DPRD Purbalingga Tasdi menyatakan, dari hasil pembahasan yang sudah dilaksanakan, diputuskan Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 691.260.391.000. Sementara untuk belanja mencapai Rp 708.422.827.000. Dengan demikian APBD 2010 mengalami defisit Rp 17.162.436.000.

Secara lebih rinci, dari pendapatan daerah sebesar Rp 691.260.391.000 terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar Rp 68.143.472.000, dana perimbangan Rp 551.773.667.000 dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 71.343.252.000.

Sementara dari belanja daerah Rp 708.422.827.000 digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 498.228.835.000 dan belanja langsung Rp 210.193.992.000.
Bisa Ditutup Bupati Purbalingga Triyono Budi Sasongko dalam sambutan yang dibacakan wabup mengatakan, defisit APBD sebesar Rp 17.162.436.000 akan bisa ditutup dengan pembiayaan daerah yang terinci dengan pembiayaan daerah yang terinci dalam penerimaan pembiayaan Rp 26.356.477.000 dan pengeluaran Rp 9.194.041.000.

Bupati juga mengungkapkan kegembiraannya sebab penetapan APBD Purbalingga kembali tepat waktu  sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

”Ini merupakan awal yang sangat baik dewan yang baru, melanjutkan tradisi penetapan APBD setiap tahun secara tepat waktu.”

Sementara itu dalam pandangan umumnya, Fraksi PDIP meminta semua SKPD dapat mengelola kemampuan yang ada sehingga dapat meningkatkan penggalian potensi daerah dengan menciptakan sumber-sumber pendapatan baru, tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

”Perlu peningkatan kinerja dan inovasi strategi guna menggali potensi yang belum optimal. sebab angka-angka dalam APBD masih didominasi penerimaan dana dari pemerintah pusat,” ujar Ketua Fraksi PDI P, Khodirin.

Fraksi PKS juga meminta agar setiap SKPD harus lebih selektif dan mengedepankan prioritas terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

Pasalnya ada ada evaluasi Gubernur Jateng terkait aspek Belanja dalam RAPBD. Gubernur menganggap anggaran penunjang kegiatan dan operasional pada beberapa SKPD digunakan bukan dalam kerangka tugas pokoknya.

”Sebagian besar digunakan untuk honorarium, belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas yang tidak jelas output yang dihasilkan SKPD,” ungkap Ketua Fraksi PKS, Aris Widiarso.  (ts-88)

29 Desember 2009

Sumber : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/12/29/93056/APBD.2010.Defisit.Rp.17.1.M

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s