Pengisian DPRD Pemekaran belum Jelas

 

JAKARTA–Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum menentukan mekanisme pengisian anggota DPRD di daerah-daerah pemekaran. Alasannya, KPU berupaya untuk mensinkronkan antara UU No 10/2008 tentang pileg dengan UU No 27/2009 tentang DPR, DPRD, MPR, dan DPD. Mekanisme pengisian anggota DPRD itu menyangkut penataan dapil. “Draf konsepnya itu sebenarnya belum rampung semua. Masih dibahas tapi belum selesai,” kata Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, Jumat (16/10).

Menurut Hafiz, hal itu merupakan poin krusial dalam penyelenggaran pilkada. Sehingga, KPU melakukan pembahasan dasar hukum pengisian DPRD pemekaran itu bersama Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

Pasal 348 UU No 27/2009 menyebutkan, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu dilakukan dengan cara menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pileg.

Pasal 29 ayat (2) UU No 10/2008 menyatakan, alokasi kursi dan dapil anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu ditentukan paling sedikit tiga dan paling banyak 12. Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota setelah pemilu, dilakukan penataan dapil di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi.

“Itu yang sekarang jadi pemikiran kita karena bisa dibilang di situlah yang paling krusial. Kita menetapkan dalam peraturan kita tak ada perubahan mengenai itu (kursi DPRD di daerah pemekaran) karena ada di ayat 2 (Pasal 29 UU No 10/2008) itu jumlah kursi pemilihan itu sama dengan induknya,” kata Hafiz.

Dia mencontohkan, misalnya di kabupaten/kota induk A itu 40 kursinya, begitu dimekarkan daerah ini otomatis punya DPRD sendiri. Hal itu perlu dilihat lagi penduduknya, berarti ditata ulang. “Nah, ini lihat bagaimana caranya. Ini disusun sendiri tanpa mengganggu DPRD Induk,” ujar Hafiz.

Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow, mengatakan, sebenarnya tidak perlu ada pertentangan mengenai mekanisme pengisian DPRD pemekaran. “Yang penting ada prinsip yang harus dipegang, yakni calon yang sudah ditetapkan di DPRD kabupaten/kota induk harus dipastikan dia juga dapat di daerah pemekaran,” kata dia.

Jeirry menilai hal itu penting karena saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur hal itu. “Kalau dulu, calon yang sudah ditetapkan di daerah induk, ketika digeser ke daerah pemekaran dia pasti dapat,” kata Jeirry.

Dengan tidak adanya ketentuan mengenai hal itu, maka akan membuka peluang KPU main mata dengan parpol. “Calon yang tidak jadi (tidak terpilih) di daerah induk sudah ancang-ancang masuk di daerah pemekaran,” kata Jeirry. Menurut dia, di sinilah pentingnya KPU menegakkan aturan. Jika KPU berpegang pada peraturan perundang-undangan, maka hal itu akan menutup peluang praktik main mata dengan parpol. ikh/kpo

By Republika Newsroom
Jumat, 16 Oktober 2009 pukul 16:51:00

Sumber http://www.republika.co.id/berita/82889/Pengisian_DPRD_Pemekaran_belum_Jelas

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Berita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s