MAKASSAR - Ketua Komisi C DPRD Sulsel Buhari Qahhar Mudzakkar enggan menerima bingkisan dari karyawan Bank Sulsel

Penolakan legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini saat dua karyawan Bank Sulsel datang tergopoh-gopoh membawa bingkisan di setiap ruang komisi kantor DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (30/12/2011).

“Foto dulu itu pembawa bingkisan, ya foto itu masuk di komisi E, ya itu, apa isinya itu,” kata Sekertaris DPW PAN Sulsel kepada Tribun sambil sandar menyamping di pintu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (30/12/2011).

“Jangan kasih ke saya, he liat ada wartawan, jangan memangko, mau di bawa ke mana itu, yang lain saja, saya tidak terima,” tegas Buhari kepada karyawan tersebut.

Menurut karyawan bank Sulsel tersebut, binkisan hanya ditujukan kepada Ketua Komisi. Satu bingkisan per ketua komisi.

Saat dikonfirmasi Tribun mengenai isi bingkisan tersebut, pembawa bingkisan mengatakan hanya membawa kalender dan buku.

“Bukan ji apa dek tapi hanya buku sama kalender,” kata salah seorang karyawan Bank Sulsel Mutmainnah kepada Tribun.

Jumat, 30 Desember 2011

TRIBUNNEWS.COM

Jakarta - Sepanjang tahun 2009 sampai 2014, DPRD DKI Jakarta menargetkan bisa menyelesaikan 36 Peraturan Daerah (Perda). Namun pada kurun waktu 2009-2011 DPRD baru menyelesaikan 20 Perda. Artinya lembaga ini masih memiliki utang 16 Perda untuk diselesaikan.

“Jadi dalam kurun waktu 2 tahun ini, kita sudah berhasil menyelesaikan 20 Perda,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, dalam jumpa pers refleksi kinerja akhir tahun 2011 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2011).

Adapun 20 Perda yang telah disahkan antara lain adalah Perda tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Perda Penyandang Cacat, Perda tentang Retribusi Daerah, Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu serta Perda tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan, Perda tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perda tentang Penetapan APBD Tahun 2011 dan Perda tentang Penetapan APBD 2012.

“Perda yang mendapat mendapat perhatian besar adalah Perda tentang Penetapan APBD DKI 2012 yang ditetapkan dewan pada 19 Desember 2011,” katanya.

Saat ini, DPRD juga tengah menyelesaikan pembahasan raperda tentang Perparkiran dan Fasilitas Sosial-Fasilitas Umum (Fasos-Fasum). Diharapkan, tahun depan raperda ini rampung menjadi Perda.

“Hingga sekarang pembahasan kedua perda tersebut masih berlangsung. Kami berharap, keduanya bisa disahkan pada tahun 2012 mendatang,” tambah politisi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut Ferrial menjelaskan, dalam Raperda Perparkiran yang tengah dibahas saat ini, ada beberapa aturan tambahan yang akan dimasukkan ke pasal raperda tersebut. Yaitu, perparkiran dilaksanakan oleh pihak ketiga dan bukan dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti yang selama ini dilaksanakan Pemprov DKI.

“Penunjukan pihak ketiga bisa melalui lelang, kemudian pemenang lelang akan mengelola parkir di Jakarta. Sehingga bisa jumlah pendapatan asli daerah, yang masuk ke kas daerah dari retribusi dan pajak parkir,” paparnya.

Hal lain yang juga akan diatur dalam raperda tersebut adalah terkait sterlisasi badan jalan sebagai tempat parkir menjadi parkir off street. Pajak terhadap parkir off street sebesar 20 persen harus menggunakan sistem pajak online.

“Sehingga jumlah pemasukan pajaknya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Sedangkan untuk Raperda Fasos-Fasum, ia menambahkan, Dewan juga berencana memasukkan aturan tentang tidak adanya konversi fasos-fasum dari pihak pengembang. Artinya, fasos-fasum tersebut tidak bisa diganti dengan uang apa pun tujuannya.

“Selain itu fasos-fasum tidak bisa direlokasi ke tempat lain. Tetap harus dibangun fasos-fasum tersebut,” tandasnya.

Rabu, 28/12/2011

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2011/12/28/173205/1801754/10/dprd-dki-jakarta-utang-16-perda-sampai-tahun-2014

BARRU, FAJAR — Penggunaan anggaran program kegiatan Pemkab Barru tahun 2012, semakin irit. Terbukti, APBD Barru tahun 2012 nanti, tak lagi mengakomodasi honor kegiatan di semua SKPD. Bahkan anggaran makan minum rumah jabatan bupati ikut dipangkas.

Anggota DPRD Barru, Abdul Salam Aksa, menyatakan, banyak koreksi yang dilakukan setelah melalui pembahasan RKA APBD tahun 2012 secara maraton di DPRD Barru. Menurutnya, koreksi terhadap rencana anggaran itu dilakukan jika ada hal yang dianggap berlebihan.

Hasil koreksi dari masing-masing komisi itu kemudian disatukan untuk selanjutnya dibawa ke penetapan APBD. Dari sekian banyak usulan rencana anggaran banyak sebagian besar anggaran dilakukan pemangkasan dan hanya beberapa yang penyesuaian. Seperti pembangunan baruga samping rumah jabatan juga diturunkan, juga anggaran makan minum rumah jabatan.

Seperti anggaran makan minum yang totalnya dianggarkan Rp522 juta dengan perkiraan Rp1,5 juta untuk 285 hari. Jumlah tersebut dianggap terlalu besar hingga dilakukan pemangkasan. “Saya tidak ingat persis berapa besaran penurunannya, namun yang pasti diturunkan,” katanya.

Hal senada diungkapkan, Idham Khalid, anggota DPRD Barru lainnya. Ia menganggap, usulan anggaran yang dianggap terlalu besar pasti dipangkas. Namun juga ada yang sama sekali sudah ditiadakan, seperti honor kegiatan di seluruh SKPD. Pembahasan RKA dilakukan per komisi.

Disahkan Kemarin, DPRD Pangkep sahkan APBD 2012. Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD, Andi Ilham Zainuddin yang dihadiri anggota DPRD dan unsur SKPD Pangkep.

Dalam sambutannya, Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid Batara, mengatakan pengesahan APBD 2012 ini mempunyai arti penting bagi pemerintahan, karena sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran demi pembangunan daerah ini.

“APBD yang disetujui DPRD nantinya disampaikan kepada Gubernur Sulsel untuk dievaluasi sesuai dengan Pasal 111 Ayat (a) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21/2011,” kata Bupati.

Setelah dievaluasi Gubernur, Perda APBD Pangkep 2012 dapat segera ditetapkan dan berjalan efektif sesuai dengan program yang telah diajukan.

Bupati melanjutkan, APBD 2012 pada dasarnya sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan menjalankan pelayanan terhadap masyarakat. “RAPBD ini disusun dengan langkah kebijakan, yaitu penyesuaian dari sumber penerimaan keuangan daerah dan perencanaan pengeluaran belanja daerah yang mempunyai skala prioritas untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2012.”

Dia pun mengapresiasi pandangan Fraksi PPP yang disampaikan Rizaldi Parumpa yang mengkritisi tentang perbaikan jalan Trans Sulawesi, agar segera dituntaskan.

“Masalah pembebasan lahan warga telah kami carikan solusinya. Untuk pembebasan lahan jalan poros sudah dilakukan pendekatan kekeluargaan. Jika masih mandek juga, maka terpaksa kami mengambil jalur hukum,” tegas Syamsuddin. (
Sabtu, 31 Desember 2011

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20111230205300-honor-kegiatan-skdp-dihapus

MAKASSAR, UPEKS—Pelantikan Ketua Definitif DPRD Makassar akhirnya tidak bisa dilakukan tahun ini. Meski sebelumnya, pelatikan tersebut dijadwalkan bisa digelar akhir Desember tahun ini.

Molornya pelantikan tersebut karena tim tujuh yang dibentuk untuk mengevaluasi hasil rapat pleno DPD II Golkar Makassar belum mengambil keputusan.

Koordinator Wilayah (Korwil) Makassar DPD I Partai Golkar, Yagkin Padjalangi yang dimintai tanggapannya, membenarkan jika pelantikan tersebut tidak bisa dilakukan tahun ini. Sebagai Korwil, dia juga mengaku belum mendapat hasil rapat tim tujuh.

“Biasanya semua keputusan DPD I yang akan disampaikan ke DPD II itu lewat saya. Sementara hingga saat ini, belum ada. Jadi pelantikan Ketua Definitif DPRD Makassar kemungkinan besar menyeberang tahun,” Ujar politisi yang akrab disapa Cappo ini.

Namun demikian, dia berharap agar pelantikan Ketua Definitif DPRD Makassar bisa digelar bulan Januari tahun depan. Pasalnya, sejumlah keputusan, khususnya keputusan politik di DPRD Makassar harus mendapat persetujuan Ketua DPRD yang merupakan hak Partai Golkar.

Sementara saat disinggung tentang kepastian Farouk M Betta sebagai Ketua DPRD Makassar, Yagkin mengatakan hal tersebut belum pasti. Menurutnya, sebelum ada keputusan tertulis, semua hal bisa terjadi. Termasuk, Farouk gagal dilantik. Sebelumnya, pada rapat pleno yang digelar DPD II Partai Golkar beberapa waktu lalu, merekomendasikan Farouk M Betta sebagai calon tunggal pengganti almarhum H Ince Adnan Mahmud.

“Sebelum ada bukti di atas putih, Farouk belum jelas. Meski pada rapat pleno sebelumnya, Farouk sudah direkomendasikan,” tandasnya. ()

Sabtu, 31-12-2011

Sumber: http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=78326

MAKASSAR, UPEKS–Fungsi DPRD Makassar sebagai lembaga kontrol dan pengawasan jalannya pemerintahan Kota Makassar dianggap belum berjalan.

Pasalnya keluhan rakyat hanya sampai di ruang aspirasi dewan dan tidak diteruskan ke pihak bersangkutan.
Tudingan koordinator FIK Ornop Sulsel, Asram Jaya ini terungkap dalam diskusi akhir tahun yang berlangsung di Kantin DPRD Makassar, baru-baru ini. Kegiatan ini bertema ‘Sudahkah Aspirasi Masyarakat Disuarakan’dengan menghadirkan sejumlah pembicara Dr Firdaus Muhammad, Dosen Komunikasi Politik  UIN dan sejumlah anggota dewan sebagai pembanding.
Menurutnya, saat ini banyak aspirasi rakyat hilang di DPRD. Banyak keluhan warga tak mendapat tanggapan dan terabaikan. Sehingga kepercayaan kepada anggota dewan cukup buruk. Tak hanya itu, peruntukan alokasi anggaran saat ini banyak yang tidak rasional dalam penempatannya. Baik untuk infrastruktur maupun belanja habis di DPRD Makassar.
“Sepertinya di DPRD ini  kita tidak membutuhkan orang cerdas untuk menjadi wakil rakyat, tapi kita membutuhkan orangt yang amanah,” paparnya.
Selain itu, Dr Firdaus Muhammad,mengatakan, kinierja DPRD saat ini belum maksimal disebabkan sistem yang ada. Sehingga untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kerjasama dengan semua elemen, baik LSM, media hingga masyarakat.
“Anggota dewan harus bekerja secara maksimal, sebab kami yang ada di luar tidak pernah tidur mengawasi, kami selalu memantaunya,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Haedar Majid, menuturkan, anggota dewan DPRD dipilih dengan suara terbanyak. Sebab mereka punya visi dan misi sebagai perwakilan rakyat dengan indikator yang jelas seperti terpercaya dan amanah dalam menjalankan apa yang menjadi harapan rakyat.
“Pertanyaan apakah aspirasi rakyat sudah disampaikan, jawabannya iya. Sebab semua program dan kerja di DPRD telah disampaikan,” paparnya.
Hal serupa juga disampaikan Mustagfir Sabry dari Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Makassar. Menurutnya, saat ini dalam pembangunan di Makassar dan apakah aspirasi rakyat telah disampaikan? Jawabannya pastilah sudah. Walaupun penilaian rakyat bersifat objektif. ()
Sabtu, 31-12-2011

Sumber: http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=78329

MAKASSAR - Dari komposisi belanja APBD Sulsel Tahun Anggaran 2012 terungkap pula bahwa alokasi anggaran khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemprov mencapai Rp896 miliar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Sulsel Tahun Anggaran 2012 setelah melalui pembahasan di DPRD Sulsel mencapai Rp4,7 triliun. Penetapan APBD digelar di DPRD Sulsel, Jumat malam, (30/12).

Dari total APBD 2012 sebesar Rp4,7 triliun tersebut, akan dialokasikan dalam belanja langsung sebesar Rp1,381 triliun. Sedang belanja tidak langsung sebesar Rp3,379 triliun.

Koordinator Badan Anggaran DPRD Sulsel, Burhanuddin Baharuddin, menjelaskan bahwa dari hasil kahir pembahasan di tingkat DPRD, APBD Sulsel Tahun Anggaran 2012 masih mengalami defisit sebesar Rp159 miliar. Pasalnya jumlah pendapatan dalam APBD 2012 hanya Rp4.6 triliun lebih. Sementara belanja yang direncanakan mencapai Rp4,7 triliun lebih.

“Defisit ini akan ditutupi oleh Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran, red) tahun anggaran 2011,” ungkap Burhanuddin.

Merujuk ke kerangka APBD inilah, terungkap jika alokasi anggaran khusus untuk PNS di lingkup Pemprov mencapai Rp896 miliar. Terdiri dari belanja pegawai khusus gaji yang melekat pada pos belanja tidak langsung sebesar Rp738 miliar, ditambah belanja pegawai yang melekat pada pos belanja langsung Rp158 miliar.

“Belanja pegawai yang melekat di pos belanja langsung tersebut merupakan honor-honior kegiatan,” jelas Burhanuddin.

Sementara itu, dalam rapat konsultasi pimpinan DPRD Sulsel kemarin, Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan menolak penetapan APBD Sulsel. Fraksi ini beralasan, hingga sore kemarin hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait APBD 2012 belum diterima DPRD Sulsel maupun Pemprov Sulsel.

“Apanya yangn mau ditetapkan sementara barang ini (APBD red) masih ada di Jakarta. Kita tidak mau membeli kucing dalam karung,” kata Ketua Fraksi PDK, Adil Patu.

Adil juga menegaskan bahwa Fraksi PDK menolak penetapan APBD 2012 karena masih banyak item di dalamnya yang belum melalui pembahasan. Seperti, beber Adil, anggaran pendidikan gratis, kesehatan gratis serta anggaran bantuan untuk beasiswa. Adil berdalih hal ini belum pernah dibahas di tingkat komisi. (jpnn)

Sabtu, 31 Desember 2011

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2011/12/31/112798/APBD-Rp-4,7-Triliun,-Jatah-Pegawai-Pemprov-Rp-896-M-

CIREBON - DPRD Kota Cirebon menyetujui rencana pembentukan Provinsi Cirebon seperti digaungkan Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C).

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna di Griya Sawala, Gedung DPRD, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu 28 Desember lalu. Sebelumnya, pengambilan keputusan dihujani interupsi mengenai mekanisme kebulatan suara DPRD.

Sejumlah anggota dewan meminta adanya pengambilan suara secara voting hingga disepakati pengambilan suara atas nama fraksi yang dilakukan terbuka. Ketua DPRD Nasrudin Azis menyatakan, kebulatan suara persetujuan DPRD telah didasarkan suara aspiratif fraksi. Persetujuan tersebut kemudian diajukan kepada Wali Kota Cirebon untuk menindaklanjutinya.

“Meski DPRD setuju, wali kota dalam hal ini berhak menolak tapi juga berhak setuju. Pada gilirannya, persetujuan ini kemudian membutuhkan proses lanjutan ke tingkat provinsi maupun pusat,” tutur dia, Kamis (29/12/2011).

Persetujuan tersebut sontak membuat pendukung P3C bersorak girang. Ketua Umum P3C Nana Sudiana menyambut positif hal itu dan berencana melakukan langkah-langkah lain berikutnya, termasuk meminta dukungan daerah lain.

Ditanya mengenai sikap dua kepala daerah di wilayah Cirebon, yakni Kabupaten Majalengka dan Kuningan, yang telah tegas menyatakan penolakannya, Nana menampik hal itu. Menurut dia, penolakan itu diragukan P3C.

“Siapa bilang dua daerah menolak, itu diragukan. Mestinya aspirasi ini didukung karena apa yang kami sampaikan adalah fakta,” tegas dia. Pihaknya lebih jauh meminta dukungan semua elemen masyarakat agar wacana tersebut terealisasi.

Terpisah, persetujuan DPRD disesalkan masyarakat yang tidak menyetujui pembentukan Provinsi Cirebon. Mereka yang termasuk Forum Diskusi Kapten Damsur, salah satunya budayawan Cirebon Nurdin M Noer mengatakan, P3C telah melakukan kebohongan publik. Dia mengaku heran dengan sikap DPRD. “Tapi itu sudah menjadi keputusan lembaga resmi pemerintah. Meski begitu, kami akan tetap menolak Provinsi Cirebon,” tutur dia.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon Subardi menyebutkan, persetujuan yang direkomendasikan DPRD baru sebatas lisan. Jika rekomendasi sudah berbentuk tertulis, pihaknya siap menindaklanjuti. “Kami masih akan menunggu rekomendasi tertulis dari DPRD,” kata dia.

Namun begitu, pihaknya akan mengkoordinasikan di internal jajaran eksekutif melalui pembentukan tim pengkaji. Dia menegaskan, apapun keputusan dewan akan didukung.

Terkait sikap kontra sejumlah pihak terhadap pembentukan Provinsi Cirebon, dia mengaku tidak berkompeten menanggapi hal itu. Namun menurut dia, peluang Provinsi Cirebon terhitung besar. “Sekarang tinggal bagaimana pihak terkait melanjutkan keseriusan ini,” ujar dia.

Sumber: http://news.okezone.com/read/2011/12/30/340/549225/dprd-setuju-wacana-pembentukan-provinsi-cirebon

MAMUJU, FAJAR – Pembahasan APBD Sulbar TA 2012 di DPRD telah selesai. Hasilnya, ada anggaran sebesar Rp35 miliar yang harus dirasionalisasikan.

Menurut Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, anggaran itu nantinya akan disesuaikan. Hamzah mengatakan, penyesuaian anggaran tersebut sisa menunggu petunjuk dari Kemendagri.

“Kalau sudah ada hasil asistensi segera kita sesuaikan anggaran tersebut sesuai petunjuk Kemendagri,” ujar Hamzah di ruang kerjanya, Jumat, 30 Desember.

Hamzah mengaku telah mendapat informasi dari tim anggaran bahwa ada anggaran sebesar Rp35 miliar. Anggara tersebut, kata dia, terlebih dahulu harus dirasionalisasi. “Penyesuaian anggaran inilah yang menunggu petunjuk Kemendagri,” katanya.

Hamzah sangat optimis, pengesahan APBD Sulbar TA 2012 akan dilakukan tepat waktu. Jika APBD 2012 ini bisa disahkan pada akhir tahun 2011, maka target untuk mengesahkan APBD tepat waktu selama tiga tahun berturut-turut bisa terealisasi. Karena dua tahun sebelumnya, APBD Sulbar disahkan tepat waktu.

Menurutnya, pemerintah pusat menjanjikan bonus tambahan anggaran bagi daerah yang mampu menyelesaikan pembahasan APBD tepat waktu selama tiga tahun berturut-turut. “Artinya Sulbar bisa dapat bonus dari Kementerian Keuangan. Kalau tidak salah bonusnya sebesar Rp25 miliar,” ungkapnya.

Awalnya, DPRD Sulbar menjadwalkan pengesahan APBD 2012, Jumat, 30 Desember malam (tadi malam, red). Namun, jika masih ada kendala, maka pengesahan akan dilaksanakan, pada Sabtu, 31 Desember.

“Yang jelas kami sangat optimis jika APBD 2012 bisa disahkan tepat waktu atau tidak sampai menyeberang dari tahun 2011 ke tahun 2012,” ujarnya.

Pada APBD 2012 Sulbar ini, jumlah anggaran yang akan dikelola selama satu tahun capai Rp900 miliar. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya Rp700 miliar. (*)

Sabtu, 31 Desember 2011

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20111230210238-dprd-sulbar-tunggu-petunjuk-mendagri-

Sawahan, Padek—Perilaku para wakil rakyat tidak juga berubah. Meski gencar disorot publik seputar anggaran kunjungan kerja ke luar Sumbar, tidak lantas membuat para elite politik di Padang mengerem nafsu “raun-raunnya” demi efisiensi anggaran.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga menyorot anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah DPRD Padang itu.  Anggarannya mencapai  57,54 persen dari total belanja langsung Sekretariat DPRD.

Sorotan Gubernur itu tertuang  dalam Surat Keputusan Gubernur Sumbar No  903-566-2011.
Namun begitu, DPRD berdalih tingginya angka perjalanan dinas itu lantaran banyaknya rancangan peraturan daerah (ranperda) yang bakal dikebut DPRD di tahun 2012.

Dalam SK Gubernur itu memuat 20 poin menjadi sorotan terhadap RAPBD Padang 2012 dan Perwako Penjabaran APBD 2012. Sebanyak 4 poin di bidang pendapatan dan 16 poin  di bidang belanja daerah.

Di antaranya, gubernur menyoroti penganggaran belanja makan dan minum rapat hampir di semua kegiatan Sekretariat  DPRD dinilai tidak rasional, tidak efisien dan tidak sesuai kewajaran dan kepatutan.

Alokasi anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan DPRD mencapai Rp 14,7 miliar atau sekitar  57,54  persen dari  total belanja langsung Sekretariat DPRD. Artinya, lebih dari separuh alokasi  belanja langsung  Sekretariat DPRD hanya untuk belanja perjalanan dinas luar daerah dan belum termasuk dalam daerah.

Penganggaran itu jelas bertentangan dengan ketentuan Permendagri No 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2012 . Untuk  itu, belanja perjalanan dinas luar daerah tersebut dikurangi hingga di bawah 50 persen dari total belanja Sekretariat DPRD.

Ketua DPRD Padang Zulherman mengakui adanya sejumlah koreksi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terhadap APBD Padang, termasuk belanja DPRD. Menyikapi itu, katanya, DPRD Padang telah memangkas anggaran Rp 2 miliar.

“Memang anggaran perjalanan dinas DPRD disorot. Tapi, tingginya anggaran dinas itu dikarenakan tahun depan 36 program legislasi daerah (prolegda) DPRD. Hampir sebagian besar evaluasi terkait  kesalahan administrasi saja. Temuan makan minum DPRD juga  menjadi sorotan gubernur,” katanya.

Bisa Dibatalkan
Secara terpisah, pengamat Kebijakan Publik dari UNP Eka Vidya Putra mengatakan, gubernur dapat membatalkan alokasi dana untuk kegiatan kunjungan kerja DPRD.  Besarnya alokasi anggaran kunker DPRD, dinilainya mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Seyogyanya anggota  DPRD mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan mereka. Harusnya anggaran untuk rakyat yang diperbesar, bukan untuk mereka. DPRD boleh saja membuat anggaran, tetapi itu harus sesuai outputnya. DPRD harus membuat penganggaran yang prorakyat, bukan hanya untuk kepentingan mereka saja,” katanya.

Masih banyak pengalokasian anggaran yang  dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat. Di antaranya perbaikan saluran drainase tersumbat, jalan berlubang, lampu jalan,  traffic light banyak mati, serta anggaran lainnya.

“Sepanjang  kebutuhan dasar  masyarakat sudah  terpenuhi, tak ada persoalan  pengalokasian anggaran ditingkatkan,” sarannya. (mg10)

Sabtu, 31/12/2011

Sumber: http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=20206

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, keputusan pemerintah sudah bulat untuk menghapus aturan pemilihan langsung gubernur dalam revisi Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Draf revisi UU Pemda rencananya akan diserahkan pemerintah ke DPR pada September 2011 mendatang.

“Pemilihan gubernur melalui DPRD lebih efektif melihat sistem demokrasi Indonesia yang berbasis di tingkat kabupaten atau kota madya, bukan provinsi,” tegas Gamawan, Rabu (24/8).

Gamawan menerangkan, ada 13 perubahan krusial dalam revisi UU Pemda. Perubahan krusial itu termasuk usulan penghapusan pemilihan gubernur secara langsung yang disadari Gamawan akan menuai pro dan kontra. Namun, Gamawan meyakini, perubahan yang dilakukan pemerintah demi perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

Menurut Gamawan, dengan memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih gubernur akan menekan biaya politik yang sangat tinggi. Meski ia sadar praktik politik yang tidak akan hilang dengan menghapus pemilihan gubernur secara langsung. Tapi setidaknya, kata dia, energi masyarakat tidak tersedot habis hanya untuk kepentingan elite politik yang berebut kekuasaan.

Apalagi kewenangan gubernur dinilainya terbatas dan sebatas wakil pemerintah pusat di daerah dan fungsi tugasnya adalah koordinasi bupati/wali kota. Sehingga, lebih tepat dan efektif jika gubernur dipilih DPRD provinsi setempat.

Gagasan lain yang dirancang dalam revisi UU Pemda adalah pembatasan pemilukada sebanyak dua kali dalam suatu wilayah. Tujuannya agar masyarakat di daerah hanya memilih presiden dan kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Jika pemilukada terlalu sering dilaksanakan, bisa sangat menyedot anggaran.

Usulan lain yang diajukannya adalah pemilukada dilaksanakan serentak seperti yang pernah diujicobakan dalam pemilihan gubernur Sumatra Barat dengan pemilihan bupati/wali kota. “Hasilnya terjadi hemat anggaran sampai 50 persen dengan digelarnya pemilihan serentak,” kata Gamawan.

Usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada anggota DPRD dinilai sebagai langkah mundur pemerintah untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Nafis Gumay memandang, kekurangan pemilihan langsung kepala daerah bukan alasan untuk menyalahkan sistem yang melibatkan partisipasi politik masyarakat yang berlaku saat ini.c13/ditto pappilanda ed: andri saubani

Kamis, 25 Agustus 2011

Sumber: http://www.republika.co.id:8080/koran/33/142145/Mendagri_Yakin_Pilgub_di_DPRD_Lebih_Efektif