Pimpinan DPRD Minta Sekretariat Diaudit

 

MAMUJU, FAJAR — Keluhan terhadap sistem pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Sulbar terus mengemuka. Diindikasi ada ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit keuangan Sekretariat DPRD Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulbar AM Natsir Nawawi, menyampaikan, indikasi tersebut cukup besar. Sebab banyak dana-dana yang jelas objek penganggarannya tapi realisasinya tidak lancar.

Dana-dana yang dimaksud Natsir seperti gaji honorer dan upah bagi pegawai tidak tetap (PTT), ada yang belum terbayarkan empat hingga sepuluh bulan.

Kemudian, lanjut Natsir, dana perjalanan dinas anggota DPRD masih banyak yang belum terbayar. Lalu honor tenaga ahli DPRD selama empat bulan juga belum dibayarkan. Tidak hanya itu, pajak beberapa kendaraan dinas menunggak hingga dua tahun. Contohnya, pajak kendaraan dinas Bagian Humas DPRD Sulbar.

Menurut Natsir, itu baru sebagian kecil saja. Masalah selanjutnya yakni adanya utang Sekretariat DPRD Sulbar sejak tahun 2011 kepada pihak ketiga yang menjadi mitra kerja DPRD yang belum terbayar sampai saat ini. Sementara, pada tahun 2011 lalu, sekretariat telah mengembalikan sisa dana ke kas daerah karena tidak bisa lagi dibelanjakan.

“Kalau ada yang dikembalikan ke kas daerah, itu artinya semua kebutuhkan belanja di tahun 2011 sudah terbayarkan dan ada laporan pertanggungjawabannya. Tapi faktanya kan tidak semua terbayar. Mungkin saja dilaporkan sudah terbayarkan, tapi pihak yang seharusnya dibayarkan tidak kunjung menerima dana tersebut. Ini harus ditelusuri,” kata Natsir, yang secara exofficio sebagai Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, Kamis, 14 Juni, lalu.

Menurutnya, sangat tidak bisa diterima akal sehat jika lembaga sebesar DPRD tidak memiliki cukup dana untuk menyelenggarakan aktivitasnya. Tapi kenyataannya malah ada anggaran yang harus dipinjam kepada pihak ketiga karena tidak ada dana. “Saya sudah sampaikan masalah ini ke Sekprov Sulbar agar segera melakukan evaluasi. Sebab kinerja di Sekretariat DPRD Sulbar makin tidak tertib, terutama bagian keuangan. Saya tidak tahu bagaimana cara mereka mengelola anggaran. Sebab dana rutin seperti gaji saja, tersendat-sendat pembayarannya,” papar Natsir.

Selain menyampaikan masalah tersebut ke eksekutif, Natsir meminta BPK melakukan audit khusus terhadap sistem pengelolaan keuangan, realisasi keuangan, dan mencari tahu aliran dana yang selama ini dikelola ke Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Sulbar.

“Saya minta khusus BPK melakukan audit, supaya semuanya jelas. Kalau memang ada penyimpangan yang ditemukan, harus ditelusuri apa penyebabnya, siapa yang melakukan, dan apa motifnya,” sebutnya.

Natsir menambahkan, sebenarnya masih banyak masalah yang lebih besar. Tapi untuk sementara ia belum bisa mengungkapkannya, karena data-datanya masih lemah. “Nanti kalau saya sudah dapat dokumennya, pasti saya beberkan. Saya harus melakukan ini. Saya tidak mau hanya karena ulah beberapa orang, citra DPRD yang rusak,” tegas Natsir.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sulbar lainnya, Arifin Nurdin. Menurutnya, perlu adanya pembenahan sistem administrasi keuangan di Sekretariat DPRD Sulbar. “Hal itu perlu dilakukan agar terwujud tata kelola keuangan yang lebih baik,” ucap Arifin. (far/ars)

Sabtu, 16 Juni 2012

 

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120615202641-pimpinan-dprd-minta-sekretariat-diaudit

Tinggalkan komentar

Filed under Berita

Pemilukada Melalui DPRD, Sarat Money Politic

INILAH.COM, Pekanbaru – Pengamat Politik, Adlin menilai, Kepala Daerah atau Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat daripada Kepala Daerah yang dipiilih melalui Perwakilan DPRD.

Kepala Daerah yang dipilih melalui DPRD juga tidak sesuai pilihan masyarakat dan dimenangi calon yang memiliki uang banyak karena adanya unsur money politik dalam pemilihan.

Adlin juga mejelaskan, kedua proses pemilihan kepala daerah tersebut sebetulnya dua-duanya sama bentuk dari proses Demokrasi, kalau melalui DPRD dinamakan Demokrasi Perwakilan dan pemilihan langung, kepala daerah langsung dipilih masyarakat.

“Masalahnya selama ini, DPRD yang memilih hasilnya yang terpilih selalu tidak sesuai dengan pilihan masyarakat dan berseberangan dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” ungkapnya kepada Haluan Riau, Kamis (14/6/2012), ketika dikonfirmasi melalui teleponnya.

Adlin menjelaskan, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya unsur money politic dalam pemilihan yang dilakukan melalui Perwakilan DPRD.

“Pengaruhnya juga ada dugaan money politic, Jadi kalau Pemilihan melalui DPRD Claon yang memiliki uang yang banyak lebih besar untuk terpilih, tapi calon yang populer tidak memiliki uang tidak akan terpilih,” ujar Dosen Fisip Universitas Riau ini.

“Dan lebih parah lagi, kalau Calon sudah mengeluarkan uang yang banyak dan setelah terpilih malah mengembalikann modalnya dengan cara korupsi,” tambahnya.

Adlin juga menyebutkan, Pemilihan langsung juga lebih bermanfaat bagi masayrakat karena masyarakat langsung yang memilihnya. Meskipun biaya Pemilukada melalui pemilihan Langsung ini dilnilai lebih besar.

“Yang penting itu kan hasil, kalau hasilnya melalui DPRD tidak bagus kenapa harus di DPRD karena sistem perwakilan itu tidak memihak kepada rakyat, dari lokal dari nasional kita lihat saja masalah kenaikan BBM, pada dasarnya emreka mendukung dan karena malu saja mereka menolak, dikarena banyaknya masyarakat demo,” jelasnya.

Sikap Kepala daerah yang dipilih melalui DPRD juga tidak bertanggung jawab kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Daerah yang dipilih secara langsung langsung harus berbuat baik kepada masyarakat.

“Kalau tidak dipilih masyarakat lagi, Kalau melalui DPRD cukup dengan menyediakan uang untuk pemilihan selanjutnya jika ingin dipilih lagi,” terangnya.

Sementara itu, Bakal Calon Gubernur yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Riau, Ramli FE meilai, kemunduruan terjadi jika pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur ke DPRD Riau.

“Tentu saja itu suatu kemunduran, karena pemilihan langsung Kepala Daerahnya juga lebih diinginkan masyarakat karena itu dipilih langung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Meskipun menilai suatu kemunduruan, Ramli juga menyebutkan pemilihan Gubernur yang dilakukan Dewan juga memilki beberapa keuntungan dabandingkan pemilihan langsung.

“Anggaran Pemilukada juga lebih irit, dan tidak terjadi gejolak antara calon atau Tim Sukses satu dengan yang lainnya,” tutur Ketua DPW PBR Riau ini.

Ketika ditanya adanya dugaan unsur Money Politic, apakah menguntungkan Dewan. Ramli mengatakan, pemilihan melalui DPRD lebih menguntungkan masyarakat.

“Justru lebih irit, Karena APBD yang digunakan lebih kecil dibandingkan pemilihan langsung,” dalihnya.

 

Langkah Mundur

Adanya tekad pemerintah mengusulkan draft undang undang ke DPR RI terhadap pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi merupakan langkah mundur. Sesuai azas falsafah demokrasi justru selayaknya proses Pilkada tetap berdasarkan pemilihan rakyat yang juga sesuai amandemen kedaulatan ditangan rakyat.

Kalau sekiranya alasan pemerintah Pilkada pada tingkat provinsi dinilai terjadi pemborosan karena besarnya anggaran yang dikeluarkan justru sistem tersebut yang harus dievaluasi secara menyeluruh.

Bahkan itupun belum jaminan kalau pemilihan dilakukan oleh dewan biaya yang harus dikeluarkan oleh lebih kecil dibandingkan dengan pemilihan rakyat.

Demikian disampaikan DR Azam Awang pengamat pemerintahan dari Universitas Islam Riau saat dikonfiramsi di Pekanbaru kamis kemarin. Menurutnya, memang sistem yang selama ini sistem pemilihan legislatif dan eksekutif yang diterapkan selama ini dari kacamata demokrasi suatu langkah maju.

Tapi ada sisi lain yang alami kemunduran terhadap sistem tersebut dengan sulitnya calon independen memperoleh dukungan untuk bisa ikut dalam pesta demokrasi seperti ini. Ini belum lagi temasuk untuk perolehan suara 50 persen plus satu ada persoalan yang mengarah kepada inkonstitusional.

“Saya belum melihat apakah usulan rancangan undang undang yang disampaikan pemerintah suatu pemaksaan atau tidak. Karena yang pasti selain usulan ini dinilai langkah mundur juga usulan ini terkesan belum dilakukan kajian akedemik. Sehingga kita melihat tidak ada hal yang menarik bila pemilihan dikembalikan ke DPRD. Soal adanya pernyataan rakyat dinilai belum cerdas dalam berdemokrasi sebenarnya itu tanggungjawab pemerintah bagaimana masyarakat bisa siap,” jelasnya.

Karena itu Azam Awang tidak membantah selama ini pemerintah dalam menjalankan azas demokrasi telah menerapkan konsep coba coba. Ini bisa dilihat saat oemilihan dilaksanakan DPRD beberapa tahun silam justru katanya ada kelemahan dalam beberapa hal, kemudian dikembalikan ke pemelihan rakyat.

Tapi kini setelah proses itu berjalan hampir 10 tahun konsep itu akan dikembalikan dengan pemilihan dewan dengan alasan menelan anggaran besar.

Kalau sekiranya dikatakan pemilihan rakyat telah terjadi pemborosan, sebenarnya pemerintah bisa melakukan perbaikan terhadap sistem yang menyebabkan pemborosan tersebut. Dan itu merupakan tanggungjawab pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Seperti halnya dengan melakukan pembatasan pembuatan baleho sesuai standarisasi yang ditetapkan KPU dengan maksud menekan anggaran yang bakal dikeluarkan calon peserta pilkada. Ini termasuk juga adanya kampanye dengan menghadirkan hiburan justru harus dievaluasi.

Karena bagaimanapun masyarakat saat akan menghadirkan kampante terbuka dengan menghadirkan hiburan, sebenarnya yang dilihat bukan kampanyenya tapi hiburan yang disajikan calon yang bersangkutan. [gus]

Sumber: http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1872283/pemilukada-melalui-dprd-sarat-money-politic

Tinggalkan komentar

Filed under Berita

DPRD Pertanyakan Kinerja Guru dan Kadindik Surabaya

 

Surabaya – Prestasi sekolah SD di Surabaya yang tidak masuk peringkat tertinggi pada pelaksanaan ujian nasional (UN) 2012, membuat Komisi D mempertanyakan kinerja guru maupun dinas pendidikan.

Sebab prestasi Kota Surabaya kalah dibandingkan dengan daerah lain seperti Kota dan Kabupaten Mojokerto serta Sidoarjo. Padahal, anggaran pendidikan sudah digerejok hingga 35 persen dari APBD Kota Surabaya sebesar Rp 5,1 Triliun. Tapi prestasinya sama dengan tahun sebelumnya yang juga tidak masuk peringkat besar.

“Wajar kita tuntut prestasi yang lebih baik, karena anggarannya lebih besar baik jumlah nominal maupun prosentasenya dibandingkan daerah lain,” kata Ketua Komisi D Baktiono, Kamis (14/6/2012).

Politisi dari PDIP ini mengatakan, Surabaya harusnya malu dengan kota lain yang lebih berprestasi di bidang pendidikan, walaupun Surabaya lebih dulu menerapkan sistem penerimaan siswa baru dengan sistem online maupun rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).

“Tapi itu semua tidak bisa mengangkat prestasi anak,” tuturnya.

Baktiono mengatakan, para siswa tidak bisa disalahkan jika prestasinya tidak baik. Menurutnya, kemungkinan guru dan dinas pendidikan yang harus dievaluasi.

“Kalau siswa itu sama dan mata pelajarannya yang sama. Tinggal dinas pendidikannya yang mengatur dan memanfaatkan dengan baik pelimpahan keuangan yang jumlahnya luar biasa, untuk menciptakan prestasi,” katanya.

Rencananya, minggu depan komisi yang membidangi pendidikan ini akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan, untuk mempertanyakan kinerjanya selama ini.

“Rencananya minggu depan akan kita panggil,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tidak ada satu pun sekolahan tingkat SD di Surabaya yang mencatat prestasi total nilai tertinggi UN SD tahun 2011/2012 tingkat kabupaten dan kota.

Hanya 2 siswa SD di Surabaya yang mampu menempati peringkat 6. Sedangkan peringkat pertama siswa dengan nilai UN tertinggi diraih 5 siswa yang mempunyai nilai sama 29,75. Sementara untuk kabupaten dan kota peraih total nilai tertinggi diraih Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto.

Kamis, 14/06/2012

Sumber: http://surabaya.detik.com/read/2012/06/14/165412/1941598/466/dprd-pertanyakan-kinerja-guru-dan-kadindik-surabaya

Tinggalkan komentar

Filed under Berita

Aspirasi DPRD Sukoharjo Rp7,2 Miliar Ditolak, Banggar pun Meradang

 

 

SOLO–MICOM: Usulan dana aspirasi DPRD Sukoharjo sebesar Rp7,2 miliar ditolak tim anggaran eksekutif. Banggar (badan anggaran) DPRD pun berang. Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2012 yang digelar pada Selasa (12/6) di gedung dewan pun mentok di tengah jalan.

Anggota Banggar DPRD Sukoharjo Sri Joko menganggap tim eksekutif telah menyalahi komitmen, dengan hanya mengajukan Rp60 juta untuk anggota, dan bukan Rp150 juta untuk setiap anggota, yang disusul Rp250 juta untuk wakil ketua serta Rp300 juta untuk pimpinan dewan, sehingga total mencapai Rp7,2 miliar.

Namun, tim anggaran eksekutif juga bergeming, dengan angka Rp 60 juta untuk setiap anggota dewan. Alasannya, angka itu sudah merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif saat perhitungan APBD 2011 pada setahun silam, berdasarkan keberadaan dana sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).

Tetapi, Ketua Banggar Dwi Jatmiko mengatakan dana aspirasi anggota DPRD semestinya mengalami kenaikan dibandingkan saat perubahan APBD 2011.

“Ya mestinya berdasarkan dana silpa mestinya ada kenaikan. Kalau hanya Rp60 juta untuk setiap anggota, jelas kita belum menerima, mengingat dana itu nantinya juga kembali lagi kepada masyarakat,” ujarnya.

Sri Joko juga menambahkan eksekutif perlu memberikan penjelasan yang transparan terkait dana silpa yang tiba-tiba habis, yang berbuntut tidak klopnya pengajuan eksekutif dengan usulann yang dibawa legislator sebesar  Rp7,2 miliar.

“Kok dana Silpa tiba-tiba habis? Ini harus dijelaskan,” tandas dia.

Banggar, lanjut Sri Joko, akan bersikukuh bahwa sesuai kesepakatan awal, bahwa dana aspirasi untuk anggota Rp150 juta dan bukan Rp60 juta. Jika tidak ada kompromi, tidak akan ada kelanjutan rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2012.

DPRD Sukoharjo periode 2009-2014 berjumlah 45 orang, terdiri anggota 41 orang, tiga orang wakil ketua dan satu ketua DPRD. (WJ/OL-10)

Rabu, 13 Juni 2012

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2012/06/13/325903/289/101/Aspirasi-DPRD-Sukoharjo-Rp72-Miliar-Ditolak-Banggar-pun-Meradang

Tinggalkan komentar

Filed under Berita

Ada Anggota DPRD Sulsel Tolak Bingkisan

 

MAKASSAR - Ketua Komisi C DPRD Sulsel Buhari Qahhar Mudzakkar enggan menerima bingkisan dari karyawan Bank Sulsel

Penolakan legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini saat dua karyawan Bank Sulsel datang tergopoh-gopoh membawa bingkisan di setiap ruang komisi kantor DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (30/12/2011).

“Foto dulu itu pembawa bingkisan, ya foto itu masuk di komisi E, ya itu, apa isinya itu,” kata Sekertaris DPW PAN Sulsel kepada Tribun sambil sandar menyamping di pintu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (30/12/2011).

“Jangan kasih ke saya, he liat ada wartawan, jangan memangko, mau di bawa ke mana itu, yang lain saja, saya tidak terima,” tegas Buhari kepada karyawan tersebut.

Menurut karyawan bank Sulsel tersebut, binkisan hanya ditujukan kepada Ketua Komisi. Satu bingkisan per ketua komisi.

Saat dikonfirmasi Tribun mengenai isi bingkisan tersebut, pembawa bingkisan mengatakan hanya membawa kalender dan buku.

“Bukan ji apa dek tapi hanya buku sama kalender,” kata salah seorang karyawan Bank Sulsel Mutmainnah kepada Tribun.

Jumat, 30 Desember 2011

TRIBUNNEWS.COM

Tinggalkan komentar

Filed under Berita

DPRD DKI Jakarta Utang 16 Perda Sampai Tahun 2014

 

Jakarta - Sepanjang tahun 2009 sampai 2014, DPRD DKI Jakarta menargetkan bisa menyelesaikan 36 Peraturan Daerah (Perda). Namun pada kurun waktu 2009-2011 DPRD baru menyelesaikan 20 Perda. Artinya lembaga ini masih memiliki utang 16 Perda untuk diselesaikan.

“Jadi dalam kurun waktu 2 tahun ini, kita sudah berhasil menyelesaikan 20 Perda,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, dalam jumpa pers refleksi kinerja akhir tahun 2011 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2011).

Adapun 20 Perda yang telah disahkan antara lain adalah Perda tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Perda Penyandang Cacat, Perda tentang Retribusi Daerah, Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu serta Perda tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan, Perda tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perda tentang Penetapan APBD Tahun 2011 dan Perda tentang Penetapan APBD 2012.

“Perda yang mendapat mendapat perhatian besar adalah Perda tentang Penetapan APBD DKI 2012 yang ditetapkan dewan pada 19 Desember 2011,” katanya.

Saat ini, DPRD juga tengah menyelesaikan pembahasan raperda tentang Perparkiran dan Fasilitas Sosial-Fasilitas Umum (Fasos-Fasum). Diharapkan, tahun depan raperda ini rampung menjadi Perda.

“Hingga sekarang pembahasan kedua perda tersebut masih berlangsung. Kami berharap, keduanya bisa disahkan pada tahun 2012 mendatang,” tambah politisi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut Ferrial menjelaskan, dalam Raperda Perparkiran yang tengah dibahas saat ini, ada beberapa aturan tambahan yang akan dimasukkan ke pasal raperda tersebut. Yaitu, perparkiran dilaksanakan oleh pihak ketiga dan bukan dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti yang selama ini dilaksanakan Pemprov DKI.

“Penunjukan pihak ketiga bisa melalui lelang, kemudian pemenang lelang akan mengelola parkir di Jakarta. Sehingga bisa jumlah pendapatan asli daerah, yang masuk ke kas daerah dari retribusi dan pajak parkir,” paparnya.

Hal lain yang juga akan diatur dalam raperda tersebut adalah terkait sterlisasi badan jalan sebagai tempat parkir menjadi parkir off street. Pajak terhadap parkir off street sebesar 20 persen harus menggunakan sistem pajak online.

“Sehingga jumlah pemasukan pajaknya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Sedangkan untuk Raperda Fasos-Fasum, ia menambahkan, Dewan juga berencana memasukkan aturan tentang tidak adanya konversi fasos-fasum dari pihak pengembang. Artinya, fasos-fasum tersebut tidak bisa diganti dengan uang apa pun tujuannya.

“Selain itu fasos-fasum tidak bisa direlokasi ke tempat lain. Tetap harus dibangun fasos-fasum tersebut,” tandasnya.

Rabu, 28/12/2011

 

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2011/12/28/173205/1801754/10/dprd-dki-jakarta-utang-16-perda-sampai-tahun-2014

Tinggalkan komentar

Filed under Berita

Honor Kegiatan SKDP Dihapus Pangkep Masih Terkendala Pembebasan Lahan


 

BARRU, FAJAR — Penggunaan anggaran program kegiatan Pemkab Barru tahun 2012, semakin irit. Terbukti, APBD Barru tahun 2012 nanti, tak lagi mengakomodasi honor kegiatan di semua SKPD. Bahkan anggaran makan minum rumah jabatan bupati ikut dipangkas.

 

Anggota DPRD Barru, Abdul Salam Aksa, menyatakan, banyak koreksi yang dilakukan setelah melalui pembahasan RKA APBD tahun 2012 secara maraton di DPRD Barru. Menurutnya, koreksi terhadap rencana anggaran itu dilakukan jika ada hal yang dianggap berlebihan.

 

 

Hasil koreksi dari masing-masing komisi itu kemudian disatukan untuk selanjutnya dibawa ke penetapan APBD. Dari sekian banyak usulan rencana anggaran banyak sebagian besar anggaran dilakukan pemangkasan dan hanya beberapa yang penyesuaian. Seperti pembangunan baruga samping rumah jabatan juga diturunkan, juga anggaran makan minum rumah jabatan.

Seperti anggaran makan minum yang totalnya dianggarkan Rp522 juta dengan perkiraan Rp1,5 juta untuk 285 hari. Jumlah tersebut dianggap terlalu besar hingga dilakukan pemangkasan. “Saya tidak ingat persis berapa besaran penurunannya, namun yang pasti diturunkan,” katanya.

Hal senada diungkapkan, Idham Khalid, anggota DPRD Barru lainnya. Ia menganggap, usulan anggaran yang dianggap terlalu besar pasti dipangkas. Namun juga ada yang sama sekali sudah ditiadakan, seperti honor kegiatan di seluruh SKPD. Pembahasan RKA dilakukan per komisi.

Disahkan Kemarin, DPRD Pangkep sahkan APBD 2012. Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD, Andi Ilham Zainuddin yang dihadiri anggota DPRD dan unsur SKPD Pangkep.

Dalam sambutannya, Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid Batara, mengatakan pengesahan APBD 2012 ini mempunyai arti penting bagi pemerintahan, karena sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran demi pembangunan daerah ini.

“APBD yang disetujui DPRD nantinya disampaikan kepada Gubernur Sulsel untuk dievaluasi sesuai dengan Pasal 111 Ayat (a) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21/2011,” kata Bupati.

Setelah dievaluasi Gubernur, Perda APBD Pangkep 2012 dapat segera ditetapkan dan berjalan efektif sesuai dengan program yang telah diajukan.

Bupati melanjutkan, APBD 2012 pada dasarnya sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan menjalankan pelayanan terhadap masyarakat. “RAPBD ini disusun dengan langkah kebijakan, yaitu penyesuaian dari sumber penerimaan keuangan daerah dan perencanaan pengeluaran belanja daerah yang mempunyai skala prioritas untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2012.”

Dia pun mengapresiasi pandangan Fraksi PPP yang disampaikan Rizaldi Parumpa yang mengkritisi tentang perbaikan jalan Trans Sulawesi, agar segera dituntaskan.

“Masalah pembebasan lahan warga telah kami carikan solusinya. Untuk pembebasan lahan jalan poros sudah dilakukan pendekatan kekeluargaan. Jika masih mandek juga, maka terpaksa kami mengambil jalur hukum,” tegas Syamsuddin. (
Sabtu, 31 Desember 2011

Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20111230205300-honor-kegiatan-skdp-dihapus

Tinggalkan komentar

Filed under Berita